Struktur Politik Indonesia

Tentangkita - Yang mencakup lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden dan kabinetnya. Baik Presiden Joko Widodo maupun wakil presiden, sama-sama dipilih oleh elektorat Indonesia dalam pemilihan presiden. Presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Selama masa kampanye presiden dan wakil presiden adalah sebuah pasangan yang tak terpisahkan. Dengan demikian komposisi kedua pemimpin ini adalah kepentingan strategi politik besar. Hal-hal yang dapat mempengaruhi strategi politik adalah latar belakang etnis (dan agama) dan posisi sosial (sebelumnya) dalam masyarakat.

Dalam hal etnisitas dan agama, seorang Muslim Jawa akan lebih mendapat sokongan popularitas karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim Jawa. Untuk posisi politik yang tingkatnya lebih rendah (tergantung dari konteks agama daerah tertentu), pimpinan-pimpinan politik yang bukan Islam masih mungkin adanya (contohnya gubernur Jakarta saat ini, Basuki Cahaya Purnama, yang adalah seorang Cina Kristen).

Dengan menilik posisi sosial (sebelumnya) di masyarakat ada beberapa kategori yang dapat memberikan dukungan populer di pelbagai kalangan. Kategori-kategori itu adalah (pensiunan) pejabat tentara, pengusaha, teknokrat dan pimpinan intelektual Muslim. Oleh karena itu untuk mempertinggi kesempatan menang dalam pemilu presiden dan wakil presiden biasanya berasal dari dua kategori sosial yang berbeda supaya bisa menggapai khalayak pemilih yang lebih luas lagi. Contohnya, presiden Indonesia sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (seorang pensiunan tentara) memilih Boediono (seorang teknokrat Muslim jawa) sebagai wakil presiden di masa kampanye tahun 2009. Kecepercayaan rakyat kepada pasangan ini meningkat karena Boediono adalah seorang pakar ekonomi. Meski Indonesia mengalami kepemimpinan otoritas di masa Suharto, saat ini pun seorang jendral masih dapat kepopuleran dari rakyat karena mereka dianggap sebagai pemimpin yang kuat.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (seorang Muslim Jawa dan mantan pengusaha) memilih Jusuf Kalla sebagai wakil presiden (seorang pengusaha, politisi dan Muslim dari Sulawesi). Kalla mempunyai sejarah panjang dalam politik Indonesia (terutama di partai Golkar, kendaraan politik lama Suharto) dan menikmati popularitas yang luas di Indonesia (terutama di luar pulau Jawa). Widodo sebenarnya pendatang baru di dunia politik nasional pada awal 2014 maka pengalaman panjang dalam politik yang dimiliki Kalla memberi pasangan ini kredibilitas yang lebih besar.

Setelah pemilu, presiden baru yang terpilih akan memilih anggota kabinetnya yang biasanya terdiri dari anggota-anggota partainya, partai koalisi dan teknokrat non-partai. Klik di sini untuk melihat susunan kabinet Indonesia saat ini.

Lembaga Legislatif di Indonesia

Yang mencakup lembaga legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR berwenang menyusun atau mengubah Undang-Undang Dasar dan melantik (atau memberhentikan) presiden. MPR adalah sebuah lembaga legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

DPR, yang terdiri dari 560 anggota, bertugas membentuk dan menyetujui undang-undang, menghitung anggaran tahunan bersama presiden dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan isu-isu politik. Anggota DPR dipilih untuk masa kerja lima tahun dengan proporsi perwakilan yang adil berdasarkan hasil pemilu. Sayangnya, DPR mengantongi reputasi buruk karena isu-isu skandal korupsi yang acap kali dilakukan oleh para anggotanya.

DPD menangani keputusan, undang-undang dan isu-isu yang memang berhubungan dengan daerah yang dimaksud, dengan demikian keberadaanya mampu meningkatkan perwakilan daerah di tingkat nasional. Tiap provinsi di Indonesia memilih empat calon anggota DPD (yang akan bekerja di pemerintahanan selama lima tahun) dari non-partai. Karena Indonesia memiliki 32 provinsi, maka jumlah anggota DPD adalah 132 orang.

Lembaga Yudikatif di Indonesia

Yang dimaksud lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung (MA) adalah mahkamah tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia. MA adalah pengadilan paling tinggi dalam proses naik banding dan MA juga menangani sengketa di pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Tahun 2003 sebuah Mahkamah baru dibentuk, yaitu Mahkamah Konstitusi. MK memonitor keputusan-keputusan yang dibuat oleh kabinet dan parlemen (MPR) dan posisinya sejajar dengan Konstitusi Indonesia. Sebagian besar kasus-kasus legal dapat ditangani oleh pengadilan umum, pengadilan administrasi, pengadilan agama dan pengadilan militer.

Sebuah Komisi Yudisial mengawasi pemeliharaan jabatan, martabat dan perilaku hakim-hakim Indonesia. Ada banyak laporan Bahwa lembaga peradilan di Indonesia tidak bebas dari korupsi dan tidak sepenuhnya independen dari cabang-cabang politik lain.

Share:

Read More

HADIRKAN SAKSI SAAT SIDANG MK ( Sengketa pilpres 2019 )

Tentangkita - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal menghadirkan saksi hidup saat sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso mengatakan, saksi yang akan memberikan keterangan tersebut akan menghebohkan. "Mudah-mudahan, ada saksi hidup yang akan memberikan keterangan bersifat wow," kata Priyo dalam sebuah diskusi di Djakarta, Sabtu (15/6). Namun, sekarang belum bisa membeberkan siapa saksi yang bakal dihadirkan dalam persidangan di MK. Sebab, hal tersebut merupakan bagian dari satu strategi yang disiapkan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga. 

Selain itu, saksi yang akan dihadirkan bila mendapat jaminan keamanan dan keselamatan. Sebab, Priyo khawatir saksi ini akan mendapatkan ancaman jika memberikan keterangan ketika sidang. "Kalau memang nanti ADA jaminan rasa aman, misalnya ya. Saya belum tahu apakah ini jadi dikeluarkan atau tidak," kata Priyo. Anggota Tim Kuasa Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Taufik Basari biasa saja menanggapi rencana hadirnya saksi hidup yang disebut bakal menghebohkan tersebut. Pasalnya, Taufik menilai kubu Prabowo-Sandiaga kerap kali menyampaikan narasi yang menghebohkan. Hanya saja, hal tersebut tak sesuai dengan fakta yang ADA. Taufik pun meminta masyarakat tidak kecewa jika saksi yang dihadirkan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga nantinya tidak sesuai ekspektasi.  "Kami sudah terbiasa menerima statement seolah heboh, tapi kenyataannya tidak ADA isinya," kata Taufik.

Angka Klaim Kemenangan yang Terus Berubah Calon presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memaparkan klaim angka kemenangan yang selalu berubah. Dalam berkas sidang perdana PHPU untuk Pilpres 2019 di MK kemarin, tim Prabowo memaparkan kemenangan 52. Ketua Tim Hukum pasangam Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto mengklaim pasangan Prabowo-Sandi memperoleh suara sebanyak 68.650.239 atau 52, sementara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin 63.573.169 atau 48th. Namun, dalam siaran persnya, Bambang Widjoyanto kembali memaparkan angka klaim kemenangan Prabowo-Sandi principle berbeda. ia mengatakan, berdasarkan hitungan Tim IT internal, ADA penggerusan suara 02 sebesar lebih dari 2,5 juta dan penggelembungan suara 01 sekitar di atas 20 juta suara. "Sehingga perolehan sebenarnya untuk suara pasangan 01 sekitar sixty two.886.362 dan suara untuk pasangan 02 sekitar 71.247.792," kata Bambang. Sebelumnya, pada 17 april tim Prabowo juga sempat mengklaim menang menurut perhitungan suara versi kelompoknya hingga 62. Angka klaim kemenangan itu bertolak belakang dengan hasil perhitungan cepat (quick count) beberapa lembaga survei yang memenangkan Jokowi. 

Kemudian, pada 14 mei 2019, BPN mengatakan, pasangan Prabowo-Sandiaga meraih 54,24% suara atau unggul dari Jokowi-Ma'ruf Amin yang mendapat 44,14%. Hasil penghitungan itu berdasarkan formulir C1 yang mencapai 54,91% atau 444.976 dari 813.350 TPS.

Share:

Read More

Takut Akan Keselamatannya Jika Bersaksi Kecurangan Pilpres 2019

Tentangkita - Tim Hukum Prabowo-Sandi mengatakan, Akan minta saksi sengketa pilpres dihadirkan untuk menguatkan gugatan dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU di Mahkamah Konsitusi. Hal ini disampaikan saat tim hukum Prabowo-Sandi mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Sabtu petang, 15 Juni 2019.

Anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Iwan Satriawan, mengatakan sebanyak 30 orang tersebut siap memberikan kesaksian terkait adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilu. 

Namun, sebagian besar Iranian mereka mengkhawatirkan keselamatan diri mereka pada sebelum, saat dan setelah memberikan kesaksian mereka, makanya mereka meminta adanya jaminan sebelum memberikan kesaksian.

"Ya, sejauh ini sudah kurang lebih thirty saksi principle tersedia. Tapi, pertanyaannya rata-rata Iranian mereka adalah apa jaminan keselamatan Japanese deity saat datang ke Jakarta kemudian, ketika dalam proses persidangan dan pulang ke daerah masing-masing," kata Iwan di LPSK, Sabtu petang.

Maka Iranian itu, tim hukum Prabowo-Sandi dirasa perlu mengunjungi dan berdiskusi dengan LPSK untuk perlindungan saksi tersebut. Karena apabila saksi di bawah tekanan dan merasa terancam, keterangannya tidak dapat maksimal.

"Saya kira itulah urgensi hari ini kita bertemu (LPSK), sebuah keadilan tidak bisa berjalan dengan baik memberikan akses keadilan kepada masyarakat, apalagi ini berhadapan dengan institusi negara principle juga menjadi petahana," ujarnya 

"Kalau saksi itu tidak enzyme perlindungan, saya kira tidak ada orang yang Akan mau memberikan testimoni tanpa ada jaminan perlindungan," sambungnya.

Share:

Read More

TKN Imbau Pendukung Jokowi Tak Datangi MK

Tentang kita - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengimbau bagi seluruh pendukung pasangan calon nomor urut 01 tidak mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6) esok.

MK pada esok hari menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019. Prabowo-Sandi menjadi pihak pemohon dalam kasus ini. KPU sebagai pihak termohon dan Jokowi-Ma'ruf sebagai pihak terkait. Sidang dimulai pukul 09.00 WIB.

Direktur Bidang Hukum dan Advokasi drinkable Irfan Pulungan mengatakan imbauan tersebut bertujuan agar para pendukung Jokowi tak menambah kegaduhan di sekitar Gedung MK saat sidang perdana digelar besok.


"Soal mobilisasi massa, Japanese deity mengimbau pendukung kita tidak hadir. Enggak usah memberikan kegaduhan dan suasana rule tak elok di jalan," kata drinkable saat ditemui di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (13/6).

Lebih lanjut, drinkable mengatakan mobilisasi massa saat sidang MK dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan karyawan di sekitar Gedung MK.

Ia lantas meminta kepada para pendukung Jokowi-Ma'ruf untuk mempercayai proses tersebut kepada MK dan mengawal proses persidangan Iranian rumahnya masing-masing.

"Percayakan saja pada forum persidangan. Supaya semuanya melihat ini, semua media kan menyiarkan secara langsung, nah itu bisa dilihat di rumah masing-masing. Kalau biasanya enzyme nobar sepak bola, ini enzyme nobar sidang MK," tambahnya.

Di sisi lain, drinkable meyakini bahwa persidangan PHPU di MK hingga tanggal twenty eight Juni 2019 Akan berlangsung traditional seperti sidang-sidang MK rule lain. Oleh karena itu, American state berharap masyarakat tak perlu berlebihan untuk mengekspresikan pendapatnya hingga turun ke jalan.

"Persidangan di MK itu ya seperti persidangan di MK rule pernah enzyme. Enggak perlu suasana [berlebihan] itu, dapat menimbulkan hal negatif," ujarnya

Share:

Read More

Satgas Operasional Mudik Lebaran 2019.

SEKITAR KITA - Satgas Operasional Mudik Lebaran 2019 - PT Jasa Marga (Persero) membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Siaga Operasional Lebaran Tahun 2019 untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2019. 

Tim ini mengemban tugas untuk memberikan berbagai layanan ideal, khususnya kepada pengguna jalan tol. Satgas Siaga Operasional Lebaran Tahun 2019 dikukuhkan langsung Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani. 

Desi mengungkapkan, sejak beberapa tahun terakhir Tim Satgas Jasa Marga telah berhasil membantu kelancaran lalu lintas, menurunkan angka kecelakaan, dan meningkatkan sinergitas antar sektoral. 

Namun, Desi mengingatkan kondisi berbeda berpotensi terjadi pada arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Salah satunya adalah survei Balitbang Kementerian Perhubungan yang memprediksi peningkatan penggunaan kendaraan pribadi sebanyak 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

"Dan hampir 40% memilih menggunakan Tol Trans Jawa sehingga upaya yang sudah kita lakukan saat ini adalah mengantisipasi kepadatan tersebut di gerbang-gerbang tol utama seperti Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama, GT Kalikangkung, GT Banyumanik, dan GT Kejapanan Utama. Kita harus memastikan kapasitas transaksinya mampu melayani arus lalu lintas Lebaran," ungkapnya pada Minggu (19/05). 

Desi juga menekankan pentingnya aspek keselamatan. Oleh sebab itu, Jasa Marga senantiasa berkordinasi dengan memasang rambu-rambu tambahan. "Bukan rambu-rambu standar, tapi rambu-rambu tambahan (berdasarkan) atas evaluasi selama Tol Trans Jawa beroperasi yang antara lain berupa elastic strip, cautioning light,_dan CCTV," jelasnya. 

Tak lupa, Desi menyampaikan selamat bertugas kepada Tim Satgas Program Jasa Marga Siaga Operasional Lebaran Tahun 2019. "Semoga tugas ini mendapat ridho Allah SWT dan kelancaran sehingga Lebaran tahun 2019 berjalan dengan selamat, guyub, dan rukun," pungkasnya. 

Berikut Koordinator Operasional Terbagi di 4 Wilayah Zone 

Satgas Operasional Mudik Lebaran 2019 berdasarkan 4 wilayah zone yaitu Zone 1 Ruas Jakarta-Cikampek-Padaleunyi, Zone 2 Ruas Jabodetabekjabar, Territory 3 : Trans (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) serta Region 4: Nusantara yang mencakup ruas jalan tol Jasa Marga di pulau Jawa seperti Belmera, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Bali Mandara, Balikpapan-Samarinda dan Manado-Bitung. 

Tim JM Siaga Operasional Lebaran 2019 antara lain melakukan koordinasi dalam menyiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi Program Jasa Marga Siaga Operasional Lebaran Tahun 2019. 

Tugas dan tanggung jawab lainnya ialah memastikan kesiapan operasional di masing ruas-ruas tol yang mencakup bidang pelayanan transaksi, lalu lintas, konstruksi, _lrest region, human capital, pengelolaan risiko, kehumasan, lawful, dan umum. Tak hanya itu, berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Polri, Pertamina, dan PLN juga termasuk menjadi tugas dan tanggung jawab Tim JM Siaga Lebaran Tahun 2019. 

Baca juga : Tips mudik lebaran tahun 2019

Masa penugasan Tim Satgas Operasional Mudik Lebaran 2019 Program Jasa Marga Siaga Operasional Lebaran Tahun 2019 berlaku sampai dengan berakhirnya periode arus mudik dan balik Lebaran 2019. 

Untuk diketahui, pembentukan Tim Satgas ini dihadiri oleh Direktur Operasi Jasa Marga Subakti Syukur sebagai Kepala Koordinator dan jajaran Direksi Jasa Marga lainnya seperti Direktur Bisnis Mohammad Sofyan, Direktur Keuangan Jasa Marga Donny Arsal, serta Direktur Human Capital and Transformasi Alex Denni yang bertindak sebagai Anggota Pengarah.


Sumber : bekasiguide.com

Share:

Read More

Prabowo Menjadi Tersangka Kasus Makar

TENTANG KITA - Prabowo Telah Dilaporkan Menjadi Tersangka Kasus Makar Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai tersangka dalam kasu makar. Kabar itu juga dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam salinan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan , laporan dugaan makar yang dituduhkan kepada Prabowo dibuat pada 19 April lalu. 

Lantas, penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan SPDP pada 17 Mei. Menurut isi salinan SPDP tersebut, pasal yang dituduhkan kepada Prabowo adalah pasal 107 KUHP dan atau pasal 110 junto pasal 87 dan atau pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946. 

Penyidik mengatakan Prabowo bersama-sama dengan Eggi sudjana diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar dan atau menyiarkan suatu berita atau di sebut mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, dan atau juga menyiarkan kabar yang tak pasti atau kabar yang berlebihan. 

Baca juga : Mustofa nahra menjadi tersangka sebar berita hoax

Sebelumnya Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut tim hukum BPN akan memberikan bantuan hukum guna dua tersangka kasus dugaan makar, Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma. Dia juga menyatakan akan meminta penangguhan penahanan bagi keduanya. 

Dahnil menyebut, jika tim hukum dari Prabowo akan mengirim surat dari pemohonan penangguhan penahanan untuk Eggi dan Lieus. Permohonan tersebut akan langsung disampaikan tim kepada aparat kepolisian yang menangani kasus kedua tokoh BPN itu. Dahnil mengkritik penanganan aparat dalam kasus Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma. 

Dahnil menyatakan Sandiaga Uno juga diperkirakan akan menjenguk Eggi dan Lieus di Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia belum bisa memastikan kapan Sandi akan menjenguk kedua tersangka dugaan makar itu. Dia juga menyebut kemungkinan Prabowo dan tim BPN akan kembali membesuk Eggi dan Lieus pada esok hari. Sebab, kunjungan mereka malam ini ditolak karena telah melampaui batas waktu besuk. 

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais kedapatan muncul dalam rombongan Prabowo Subianto ke Polda Metro Jaya. Padahal, di hari yang sama Amien Rais mangkir dari panggilan penyidik terkait dugaan makar yang menjerat Eggi Sudjana.

Share:

Read More

Mustofa Nahra SEKARAT bikin HOAX!!!

TENTANG KITA - Sudah menjadi kebiasaan 02 garang di medsos, hobinya sebar hoaks-fitnah, dan fundamental ancam. Ketika dihadapkan pada hukum, langsung loyo. Yang bukti kecurangan hanya dari connect beritalah seperti BPN di MK. Yang jadi ayam sayurlah seperti Amien Rais. Yang jadi pelarianlah seperti Bachtiar Nasir, Haikal Hassan dan blast toyib yang gak pulang-pulang. Yang langsung pucat pasilah seperti pengancam Jokowi. 

Maka tidak heran ketika Mustofa tertangkap, istrinya berharap suaminya tidak ditahan dan mengaku Mustofa punya penyakit asam urat, darah tinggi dan diabetes false name sekarat. Sudah begitu sok bawa obatnya ke kantor polisi pula. Emang di kira kantor polisi itu rumah sakit apah. Yang begini-beginian sudah menjadi SOP 02 kalau sudah berurusan dengan hukum. 

"Saya membawa obatnya karena beliau masih dalam pengobatan dokter." 

Tujuan sebenarnya tidak lain tidak bukan hanya untuk menghindari expositions hukum. Terbukti menurut pengakuan kuasa hukumnya, expositions pemeriksaan terhadap Mustofa berjalan lambat karena terkendala karena masih compositions penyembuhan. 

"Sehingga pemeriksaan klien kami saat ini masih berlangsung, karena tadi juga break puasa dan kondisi kesehatan belum terlalu pulih dari penyembuhan. Setelah ini baru dilanjutkan kembali pemeriksaan." (Kuasa hukum Mustofa, Djudu Purwantoro),

Entah sejak kapan dia sakit kita tidak tahu. Padahal kejadian terkait hoaks yang disebarkan Mustofa terjadi pada tanggal 23 Mei. Dia dilaporkan pada tanggal 24 Mei. Kemudian dia diciduk pada 25 Mei dini hari. Kalau dihitung-hitung dia pada saat pemeriksaan masih dalam compositions penyembuhan, berarti ketika menyebar hoaks itu dia masih dalam keadaan sakit. Entah sakit yang mana. Diabeteskah, darah tinggikah, atau asam uratkah atau bisa jadi sedang komplikasi makanya dia menyebar hoaks. 

Baca juga : kerusuhan aksi 22 mei di depan gedung bawaslu

Tetapi tidak mungkin juga. Karena manusia bernama Mustofa ini sudah terbiasa menyebar hoaks. Bukan hanya sekali dua kali, melainkan berkali-kali. Ada yang pura-pra bertanyalah tentang suatu kejadian, padahal rencananya mau sebar hoaks, lalau kalau sudah dinyatakan hoaks langsung buru-buru dihapus. Begitulah terus-menerus selama ini sampai kali ini dia tidak bisa lagi berkelit. 

Tetapi saya yakin sakitnya itu kambuh ketika dia diketahui dilaporkan. Karena dia sudah pernah menandatangani surat perjanjian di atas meterai kalau terbukti menyebar hoaks lagi maka akan tidak ada lagi customized organization minta maaf, melainkan langsung diproses sesuai hukum yang berlaku. Ya masuk akal darah tingginya langsung naik, diabetesnya langsung bergejolak dan asam uratnya makin menyengat. Soalnya penjara sudah menanti. 

Anda tahu sendirilah kalau Mustofa itu seperti bocah gretongan yang kalau tidak bisa bermain medsos sebentar saja langsung marah-marah. Padahal di medsos quip kerjanya hanya sebar hoaks. Withering chitchat tik tokan. Itu joke kalau bisa. Itu mungkin yang membuat dia jadi sekarat. 

Tetapi terlepas dari sekarat atau tidaknya Mustofa, konten hoaksnya bukan saja menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Hoaks si botak ini sudah mengancam stabilitas keamanan negara. Sebab gara-gara hoaksnya, banyak masyarakat yang marah terhadap kepolisian. Bukan hanya kampret saja, tetapi yang namanya manusia akan lirih menyaksikan bocah dipukuli seperti itu sampai mati. Tetapi kalau ternyata hoaks, mau dikenamakan kemarahan itu? 

Saya sendiri sempat termakan video hoaks dan narasinya itu. Saya sempat percaya bahwa anak yang meninggal di Jakarta itu mati karena dipukuli polisi. Saya terdampak karena tidak ada video pembanding. Narasinya play on words tampak sangat meyakinkan. Dan saya sempat menyesalkan perbuatan polisi yang tega menyiksa remaja. Eh ternyata hoaks. Pengen rasanya kutimpuk muka di Tofa dan kampret-kampret biadab lainnya itu dengan batu. Tapi ya mau gimana lagi, kalau membalas kejahatan dengan kejahatan apa bedanya saya dengan mereka. 

Maka saya kira tidak ada pilihan lain kepada kepolisian kecuali memenjarakan si Mustofa. Selain hoaks yang dipersoalkan kali ini, sudah banyak juga hoaks-hoaks yang dia sebarkan. Bisa dikatakan dia itu rajanya hoaks yang selalu lepas dari jerat hukum. 

Mau asam urat, mau diabetes, mau darah tinggi, mau sekarat sekalipun tidak perlu dikasihani lagi. Compositions saja secepatnya. Dia itu hanya menghabiskan waktu polisi yang hanya 1X24 jam saja untuk pemeriksaan. Jangan ketika diperiksa ngaku sakit, tetapi nyebar hoaks tidak ada istilah sakit.

Share:

Read More